peraturan perundang-undangan nasional

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) – Contoh Soal: “Konstitusi yang Pernah Berlaku Indonesia, Ideologi, Peraturan Perundang-undangan Nasional”

Aside Posted on Updated on


Teman,

Berikut, contoh soal PKn SMP tentang “Konstitusi yang Pernah Berlaku Indonesia, Ideologi, Peraturan Perundang-undangan Nasional”

Semoga bermanfaat & selamat belajar..

===

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

  1. Setiap negara wajib memiliki konstitusi, karena…

    a) konstitusi adalah aturan yang menjamin kesejahteraan rakyatnya

    b) konstitusi dibuat untuk memenangkan kelompok yang paling kuat

    c) konstitusi merupakan dasar hukum tertulis/tidak tertulis mengenai tata laksana dan ketentuan mendasar lainnya dari sebuah negara

    d) konstitusi merupakan hukum tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga

  2. Perhatikan pernyataan berikut ini:

    A. bersifat mengatur semua hal dalam kehidupam

    B. bersifat mengikat seluruh warga negara

    C. memiliki ketentuan untuk menghukum terdakwa dalam sidang pengadilan

    D. menjadi sumber hukum bagi setiap produk hukum (UU, Keppres, Perda, dll)

    Pernyataan yang benar tentang ciri/karakteristik sebuah konstitusi yaitu…

    a) A dan B c) A dan D

    b) B dan C d) B dan D

  3. Berdasarkan pergantian formil, konstitusi yang berlaku pada masa pemerintahan presiden Soeharto yaitu…

    a) UUD 1945 c) UUD 1945 amandemen

    b) UUDS 1950 d) Konstitusi RIS

  4. Bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat sejak diberlakukannya hasil Konferensi…

    a) Linggarjati c) Renville

    b) Meja Bundar d) Kalijati

  5. Konstitusi yang berlaku saat Indonesia berbentuk negara serikat (terdiri dari negara-negara bagian), yaitu…

    a) UUD 1945 c) UUD 1945 amandemen

    b) UUDS 1950 d) Konstitusi RIS

  6. Dewan Konstituate tidak kunjung berhasil merampungkan pembuatan UUD yang baru. Dekrit Presiden yang dikeluarkan presiden Soekarno (5 Juli 1959) memutuskan bahwa Dewan Kostiuante dibubarkan.

    Selanjutnya Indonesia tidak lagi menggunakan UUDS 1950 dan kembali menggunakan konstitusi…

    a) UUD 1945 c) UUD 1945 amandemen

    b) UUDS 1950 d) Konstitusi RIS

  7. Adanya pergantian konstitusi di Indonesia, tidak pernah mengubah bentuk pemerintahan Indonesia. Tidak pernah berubah menjadi monarki (kerajaan), melainkan tetap berbentuk…

    a) republik c) presidensial

    b) parlementer d) kesatuan

  8. Selama masa pemerintahan presiden Soekarno, beliau pernah menyimpang dari konstitusi yang berlaku, yaitu dengan melakukan…

    a) pembubaran DPR hasil pemilu 1955 karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui

    b) pembatasan partai peserta pemilu (hanya 3 partai)

    c) pelarangan kepada mahasiswa untuk berpolitik

    d) pembiaran terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

  9. Munculnya gerakan separatis (ingin memisahkan diri dari NKRI- Negara Kesatuan Republik Indonesia) seperti GAM di Aceh, RPM (Republik Papua Merdeka) di Papua, dan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku salah satu sebab besarnya adalah rasa tidak mendapat keadilan dari pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan dan pembagian anggaran.

    Hal tersebut merupakan dampak negatif dari pemyimpangan terhadap UUD 1945 yang berlangsung pada masa pemerintahan presiden Soeharto, yaitu…

    a) pembatasan partai politik, menjadi hanya 3 partai

    b) sentralisasi sistem pemerintahan (segalanya diatur oleh pemerintah pusat, daerah tidak memiliki wewenang lebih untuk mengembangkan wilayahnya)

    c) dilarangnya mahasiswa untuk berpolitik. Tidak diperbolehkannya mahasiswa terlibat dalam partai politik

    d) penangkapan aktivis-aktivis yang mengritik penguasa dengan lantang

  10. Ideologi yang digaungkan oleh Ir. Soekarno saat beliau masih menjabat sebagai presiden menuai pertentangan karena dianggap menyimpang dari ideologi bangsa sekaligus terhadap konstitusi yang berlaku. Ideologi yang disebutkan beliau yaitu…

    a) fasisme

    b) kapitalisme

    c) liberalisme

    d) NASAKOM (nasionalis – agama – komunis)

  11. Sidang untuk mengamandemen (mengubah isi) UUD 1945 mulai dilaksanakan oleh MPR RI sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 (sebanyak 4 kali amandemen). Salah satu hasilnya yang sangat berpengaruh bagi demokratisasi (peran serta rakyat) dalam kepemimpinan pemerintahan pusat maupun daerah yaitu…

    a) pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

    b) diperbolehkannya partai politik mengikuti pemilu tanpa batasan

    c) dibentuknya lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

    d) diperbolehkannya pemerintah daerah memekarkan diri (membentuk provinsi/kabupaten/kota baru) degan syarat dan ketentuan yang ada

  12. UUD 1945 diamandemen setelah Indonesia memasuki era/orde…

    a) baru c) modern

    b) lama d) reformasi

  13. Soeharto berkuasa selama lebih dari 30 tahun (sebanyak >5 periode). Setelah diamandemen, maka ketentuan dalam UUD 1945 mengatur bahwa…

    a) presiden hanya boleh dipilih kembali 1x setelah masa pemerintahannya (maksimal 2x periode)

    b) diperbolehkannya partai politik mengikuti pemilu tanpa batasan

    c) dibentuknya lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah

    d) pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

  14. Pendudukan (pengambilalihan) gedung MPR/DPR RI oleh ribuan mahasiswa selama beberapa hari (Mei 1998) disebabkan oleh sudah tidak terbendungnya lagi aspirasi/tuntutan masyarakat untuk…

    a) mengganti dengan gedung yang baru

    b) meminta Soeharto segera mengamandemen UUD 1945

    c) meminta Soeharto turun dari jabatan yang sudah lebih dari ¼ (seperempat) abad dan merugikan negara

    d) mengganti UUD 1945 dengan konstitusi baru

  15. Setelah Soeharto turun (21 Mei 1998), rakyat -yang suaranya diwakili oleh mahasiswa dan tokoh nasional- mengusulkan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Hal tersebut dilakukan/diusulkan dengan alasan…

    a) UUD 1945 tidak memenuhi keinginan rakyat untuk menjadi negara maju

    b) ketentuan dalam UUD 1945 banyak yang dianggap sudah tidak sesuai dan menguntungkan pihak tertentu saja (dan sebaliknya merugikan pihak lain)

    c) UUD 1945 sudah ketinggalan dari konstitusi di negara lain yang lebih modern

    d) semakin banyak tokoh yang ingin menjadi anggota MPR/DPR RI

  16. UUD 1945 merupakan rumusan cita-cita bangsa Indonesia sejak awal pembentukan negara. Berikut ini yang merupakan sikap positif untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945, kecuali…

    a) komitmen melaksanakannya

    b) mendahulukan kepentingan bersama

    c) mendahulukan kepentingan diri sendiri (pribadi)

    d) tertib dan teratur

  17. UUD 1945 periode pertama berlaku sejak…

    a) konstitusi RIS sudah tidak berlaku

    b) kemerdekaan RI

    c) keputusan sidang PPKI 18 Agustus 1945

    d) UUD lama sudah tidak berlaku lagi

  18. Berikut ini sikap positif kita -sebagai warga negara- yang baik terhadap amandemen UUD 1945 yaitu…

    a) mengetahui dan mendukung pelaksanaannya

    b) membaca dan memajangnya di rumah

    c) mendorong pemerintah untuk mengubahnya kembali

    d) membicarakan dengan tetangga

  19. Pengalaman membuktikan bahwa presiden yang pada masa pemerintahannya menyimpang dari konstitusi akan diturunkan sebelum waktunya.

    Seperti halnya penyimpangan berupa pengangkatan presiden………. untuk menjabat seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. 111/mprs/1963.

    Hal ini juga yang berlaku di Korea Utara dengan presidennya, Kim Il Sung yang menganggap dirinya sebagai dewa/tuhan (presiden abadi) bagi rakyat negara yang nama resminya adalah PDRK (Republik Demokratik Rakyat Korea).

    a) Soekarno c) Megawati

    b) Soeharto d) SBY

  20. Pelaksanaan sikap positif terhadap berlakunya UUD 1945 yaitu dengan melaksanakan isi pembukaan dan pasal-pasalnya. Sebagai rakyat, maka sikap positif kita terhadap pelaksanaan amandemen UUD 1945 di antaranya yaitu…

    a) Ihda -siswa kelas VIII SMART EKSELENSIA INDONESIA- ikut serta dalam pemilihan gubernur Kepulauan Riau

    b) Riki membantu pemasangan bendera hias sebagai peringatan kemerdekaan RI

    c) orang tua Kabul mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan memberikan hak suara dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah

    d) Muhib yang memiliki banyak pendukung mendirikan parpol (partai politik) untuk pemenangannya dalam pemira (Pemilihan Raya) OASE SMART EKSELENSIA INDONESIA

  21. Menurut tata urutan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 merupakan pedoman/sumber dalam pembuatan peraturan yang lain. Hal ini karena UUD 1945 berada pada tingkatan…

    a) pertama c) ketiga

    b) kedua d) keempat

  22. Jika suatu ketika terjadi situasi yang mengancam NKRI, sedangkan hal tersebut belum diatur dalam undang-undang yang ada, maka pemerintah berwenang mengeluarkan…………. yang harus disetujui oleh DPR.

    a) Peraturan Pemerintah

    b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

    c) Peraturan Daerah

    d) Peraturan Menteri

  23. Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia berlaku bagi…

    a) seluruh rakyat

    b) seluruh lembaga pemerintahan

    c) seluruh instansi kenegaraan

    d) seluruh rakyat yang memilih presiden yang berkuasa

  24. Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini:

    A. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

    B. Peraturan Daerah

    C. Peraturan Presiden

    D. Peraturan Pemerintah

    E. UUD 1945

    Urutan yang benar berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2004 yaitu…

    a) E – A – D – C – B c) E – D – C – A – B

    b) A – B – D – E – C d) A – E – D – C – B

  25. Undang- undang disusun pemerintah pusat bersama DPR RI. Demikian juga dengan Peraturan Daerah yang disusun pemerintah daerah dengan…

    a) MPR c) DPRD

    b) DPD d) DPR GR

  26. Peraturan/ketentuan yang dibuat di suatu daerah untuk mendukung dan melaksanakan peraturan di tingkat yang lebih tinggi serta menampung aspirasi daerah yang bersangkutan yaitu…

    a) Peraturan Pemerintah c) Peraturan Presiden

    b) Peraturan Daerah d) Undang-undang

  27. Rancangan Undang-undang (RUU) semestinya dikonsultasikan kepada berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan…

    a) mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan

    b) mendapatkan peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

    c) memberikan kesempatan masyarakat untuk merasakan duduk di kursi DPR

    d) memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengganti dan mengubah sesuai keinginan masing-masing

  28. Aspirasi masyarakat dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar…

    a) peraturan perundangan yang dibuat dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik

    b) mendapatkan restu sehingga pemerintah tidak diturunkan rakyat

    c) tidak ada demonstrasi di kemudian hari

    d) masyarakat bungkam dengan pelanggaran yang ada

  29. Tahapan pembuatan undang-undang yang merupakan cara memudahkan masyarakat mengetahui adanya undang-undang tersebut yaitu…

    a) pembentukan panitia c) penyebarluasan UU

    b) pengesahan d) pengajuan ke DPR

  30. Mahasiswa mendukung Undang-undang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam……….. undang-undang.

    a) penyusunan c) pengubahan

    b) perbaikan (revisi) d) pencabutan

  31. Undang-undang anti terorisme diminta/dituntut oleh masyarakat untuk ditinjau ulang. Hal ini terkait dengan maraknya penangkapan terhadap aktivis agama yang tidak bersalah namun dituduh sebagai teroris.

    Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam……………….. undang-undang.

    a) penyusunan c) pengubahan

    b) perbaikan (revisi) d) pencabutan

  32. Agar RUU yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan mengandung aspirasi masyarakat, maka RUU tersebut seharusnya dikonsultasikan langsung dengan berbagai pihak. Pihak yang dimaksud di antaranya yaitu…

    a) menteri yang berkepentingan

    b) polisi dan aparat hukum lainnya

    c) perguruan tinggi, LSM, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya

    d) pedagang, buruh, petani dan rakyat kecil lainnya

  33. Berdasarkan asal katanya, korupsi dapat berarti…

    a) tindakan yang menggugah semangat bagi pelakunya

    b) tindakan penyalahgunaan yang merusak

    c) tindakan menggunakan harta pribadi tanpa berhemat

    d) tindakan menggunakan harta negara sesuai anggaran

  34. Gayus Tambunan sudah merasakan pahitnya hasil dari perbuatannya menggelapkan dana pajak. Angelina Sondakh sudah menjadi terdakwa dalam tuntutan kasus penyuapan penyelewengan pembangunan Wisma Atlet PON di Palembang, Sumatera Selatan.

    Kedua kasus tersebut berakibat pada citra bangsa di mata dunia dari segi ekonomi yaitu…

    a) semakin terkenalnya Indonesia di dunia internasional

    b) kepercayaan investor luar negeri semakin menurun

    c) semakin banyak penanam modal yang masuk

    d) komoditas ekspor Indonesia semakin diminati

  35. Berikut ini yang termasuk dalam kategori kolusi yaitu…

    a) mengangkat anak rekan kerja sebagai manajer di perusahaan (tanpa pendidikan dan keahlian yang memadai)

    b) pejabat yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan anggaran negara tanpa alasan kuat

    c) Penyuapan dalam hal pemenangan tender (pemilihan perusahaan rekanan) bagi penyediaan/pembelian alat-alat kesehatan di Departemen Kesehatan

    d) pembelian mobil Ferari keluaran terbaru oleh pejabat negara

  36. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:

    A. Abdi yang merupakan Direktur perusahaan mengangkat Yudi sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Produk.

    B. Yudi memiliki pendidikan dan pengalaman yang sesuai dan lebih dari cukup.

    C. Yudi adalah teman satu angkatan Abdi ketika mereka masih bersekolah di SMART EKSELENSIA INDONESIA.

    D. Farid yang juga melamar di posisi yang sama tidak diterima. Farid memiliki latar belakang pendidikan S2 Biologi tumbuhan.

    Pernyataan yang menguatkan bahwa Abdi tidak melakukan praktik nepotisme yaitu pernyataan…

    a) A dan B c) B dan D

    b) C dan D d) A dan C

  37. Salah satu ciri tindakan korupsi yaitu…

    a) dilakukan secara terang-terangan dan bangga

    b) berusaha untuk diketahui masyarakat

    c) mengandung penipuan dan berusaha untuk ditutupi

    d) menggunakan harta negara untuk keperluan negara

  38. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berkantor di jantung Ibu Kota, Jln. H.R. Rasuna Said ini merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dalam rangka menangani korupsi.

    Organ pemerintah ini sempat digoyahkan kedudukannya oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaannya. Salah satu kasus yang menimpa KPK yaitu…

    a) kasus Gayus Tambunan

    b) tuduhan pembunuhan yang diduga dilakukan ketua KPK Antasari Ashar

    c) pengusutan kasus Angelina Sondakh oleh KPK

    d) proses pergantian ketua KPK yang menghabiskan dana milyaran rupiah

  39. Lembaga yang berkewajiban dan berwenang penuh dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu…

    a) Kepolisian dan Kejaksaan

    b) DPR dan MPR

    c) Presiden dan menteri-menterinya

    d) Pak Lurah dan Sekretarisnya

  40. Fatih adalah seorang Dekan sebuah fakultas di Universitas Al-Azhar Jakarta. Ia mengetahui tindakan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh rekannya di Dekanat. Sebagai warga muslim dan masyarakat yang baik dan peduli, tindakan Fatih yang tepat yaitu…

    a) memberi keleluasaan dalam bertransaksi bagi rekannya tersebut

    b) membantu rekannya menyadari kesalahannya dan memperbaiki dan menerima konsekuensi dari perbuatannya dengan ikhlas

    c) meminta polisi segera menangkap rekannya tersebut

    d) membuat lembaga penyelidikan khusus di fakultas

  1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, baik dan rapi!

    1) Apa sajakah bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan konstitusi (UUD 1945) pada masa pemerintahan presiden Soeharto (Orde Baru)? Sebutkan minimal 3!

    2) Sebagai negara yang merdeka dan berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya, Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan UU no. 10 tahun 2004!

    3) Berdasarkan survey lembaga transparansi internasional -yang menilai seberapa bersih sebuah negara dari korupsi-, Indonesia berada pada peringkat ke-143 tingkat kebersihannya (dari korupsi). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai negara paling tidak transparan = paling tidak bersih, di antara 180 negara yang diteliti. (sumber: Transparency Internasional, 2007; http://www.transparency.org)

    (a) Sebagai seorang pelajar jelaskan bagaimana pendapatmu tentang posisi Indonesia yang berada di posisi paling rendah tingkat kebersihannya = negara paling korup di dunia tersebut?

    (b) Jika suatu hari Allah memberi kesempatan untuk memimpin bangsa ini, buatlah minimal 3 langkah/upaya/kebijakan yang akan kamu lakukan demi membersihkan Indonesia dari citra tersebut!

    4) Sebutkan 3 peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan!

    5) Menurutmu, apakah tujuan adanya tahap konsultasi RUU kepada tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan?

===

When the world become dark because of night,

then my life will still be BRIGHT

because of your honest SMILE from deep inside your HEART

Selamat berjuang!!

Hope you (8th generation of SMART) will still be COMPLETE

untill the end of time (just the way you are).. :)

Aamiin..

===